Published On: 26/01/2024

Presiden Boleh Kampanye, Istana Bilang Banyak yang Salah Paham

Selamat datang di WPFaster Daily News, kali ini kita akan membahas Presiden Boleh Kampanye, Istana Bilang Banyak yang Salah Paham. Bagikan berita menarik ini ke orang terdekat anda!


Jakarta, CNBC Indonesia – Pihak Istana Kepresidenan mengungkapkan banyak pihak yang salah mengartikan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait Presiden dan Menteri yang boleh memihak dan ikut kampanye.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan pernyataan Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma bahwa presiden boleh kampanye, Rabu (24/1/2024) telah banyak disalahartikan. Menurutnya saat itu Jokowi menjawab pertanyaan media terkait Menteri yang ikut dalam tim sukses.

“Dalam merespons pertanyaan itu, Bapak Presiden memberikan penjelasan terutama terkait aturan main dalam berdemokrasi bagi Menteri maupun Presiden,” kata Ari melalui pesan singkat, Kamis (25/1/2024).

Ari menerangkan Jokowi menjelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa Kampanye Pemilu boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Artinya presiden boleh kampanye, ini jelas ditegaskan dalam Undang-Undang,” jelasnya.

Meskipun, lanjutnya, ada syarat presiden untuk berkampanye. Mulai dari tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali pengamanan bagi pejabat, hingga menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya Undang-Undang Pemilu juga menjamin hak Presiden untuk mempunyai preferensi politik pada partai atau Pasangan Calon tertentu sebagai peserta Pemilu yang dikampanyekan, dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah diatur dalam UU,” jelasnya.

Selain itu Ari juga mencontohkan keberpihakan politik juga terjadi dari presiden sebelumnya seperti presiden RI ke 5 dan 6, yang ikut serta dalam kampanye untuk memenangkan partai yang didukung. Namun ia menegaskan bagi pejabat publik dan politik harus memperhatikan aturan yang berlaku dalam hak mendukung pasangan calon dan berkampanye.

“Sekali lagi, apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan hal yang baru. Koridor aturan terkait hal ini sudah ada di UU Pemilu. Demikian pula dengan praktek politiknya juga bisa dicek dalam sejarah pemilu setelah reformasi,” jelasnya.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Istana Buka Suara Soal Kritik Anies ke IKN Jokowi, Simak!


(dem/dem)


Bagikan: